Imbas Ditutupnya Sejumlah Bandara di Timteng Pemerintah Indonesia Mitigasi Jamaah Umrah Minggu, 01/03/2026 | 12:11
Foto Antara
Berkabarnews.com, Jakarta - Meskipun Pemerintah Arab Saudi masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan perkembangan situasi keamanan, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah mitigasi terhadap jamaah umrah.
Langkah ini diambil menyusul penutupan Bandara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya situasi keamanan regional, dampak serangan Israel-Amerika Serikat ke Teheran, Iran, Sabtu (27/2/2026).
Muhammad Ilham Effendy, Staf Teknis Urusan Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah mengatakan, pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, mengantisipasi potensi keterlambatan atau penundaan penerbangan.
“Telah dibentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” kata Ilham, Minggu (1/3/2026).
Sebelumnya, sejumlah negara tetangga Arab Saudi, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah, telah menutup ruang udara mereka untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Sedangkan Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada.
Mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jamaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji Jeddah juga telah bergerak cepat melakukan langkah mitigasi.
KUH Jeddah membuka komunikasi intensif dengan maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi) untuk mencari solusi bagi jamaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.
KBRI Riyadh mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika situasi keamanan kawasan. WNI juga diminta memantau perkembangan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI.**/ara